Sebuah unggahan di forum dark web mengklaim adanya kebocoran data terbaru dari sistem BIMA, platform yang digunakan dalam ekosistem riset dan pendidikan tinggi Indonesia di bawah Ditjen Saintek. Klaim tersebut menyebutkan bahwa data akademik dan data pribadi dosen ikut terekspos.

Berdasarkan informasi yang beredar, data yang diduga bocor mencakup NIDN atau nomor induk dosen nasional, NIK, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, serta sejumlah informasi akademik seperti jabatan fungsional, institusi, program studi, fakultas, hingga data alamat dan metadata pribadi lainnya.

Sampel yang ditampilkan dalam unggahan tersebut disebut berbentuk data JSON terstruktur. Format ini mengindikasikan bahwa data kemungkinan diperoleh melalui akses ke basis data atau API backend, bukan sekadar kumpulan dokumen yang disalin secara manual. Dalam sampel itu juga terlihat rujukan pada institusi pendidikan, fakultas, dan program studi yang menyerupai data akademik resmi.

Meski klaim “fresh leak” atau kebocoran baru belum dapat diverifikasi secara independen, pola data yang ditampilkan dinilai memiliki tingkat kredibilitas sedang hingga tinggi. Struktur data yang rapi, penggunaan skema spesifik, serta kombinasi antara identitas akademik dan data kependudukan membuat insiden ini berpotensi menimbulkan dampak serius.

Paparan NIK bersama informasi dosen dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan berbasis rekayasa sosial, hingga serangan phishing yang menyasar kalangan akademisi dan institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk upaya penyusupan ke jaringan pemerintah, lembaga riset, atau sistem kampus yang saling terhubung.

Hingga saat ini, status kebocoran tersebut masih belum terverifikasi secara resmi. Namun, karakteristik data yang diklaim bocor menunjukkan pola insiden yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola sistem dan pihak terkait.

Sebagai langkah pencegahan, institusi pendidikan dan pengelola sistem disarankan segera melakukan audit keamanan API dan basis data, membatasi akses berdasarkan prinsip least privilege, menerapkan pemantauan anomali akses, memperkuat autentikasi dengan MFA, serta melakukan rotasi kredensial apabila ditemukan indikasi akses tidak sah. Pengguna yang datanya berpotensi terdampak juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap email, pesan, atau panggilan mencurigakan yang meminta data pribadi maupun kredensial akun.

sumber: https://x.com/DailyDarkWeb/